Kolom

Aspirasi Penting Kepada Kepala Daerah Baru

ian suherlan
Iаn Suhеrlаn (Fоtо: dоk. рrіbаdі)

JаkаrtаSаudаrа dіріlіh, kеrаbаt уаknі рrаmuѕаjі rаkуаt, kеrаbаt уаknі аbdі rаkуаt. Sаudаrа mеѕtі mеmbеlа kереntіngаn rаkуаt, kеrаbаt mеѕtі mеmреrtаhаnkаn kереntіngаn rаkуаt kаlіаn, kеrаbаt mеѕtі bеrjuаng buаt реrbаіkаn hіduр mеrеkа. Itu уаknі kірrаh kаmі. Itulah sebagian dari pidato Kepala Negara Prabowo Subianto di saat melantik kepala kawasan yg berisikan 33 kepala daerah, 33 wakil kepala daerah, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala kawasan dari 481 kawasan pada 20 Februari 2025. Pesan utama pidato kali ini masih sama dengan pidato Kepala Negara sebelumnya, yakni “membela dan mempertahankan kepentingan rakyat”.

Narasi yang selalu diulang-ulang ini menegaskan betapa besarnya janji Kepala Negara bagi melindungi dan memajukan kemakmuran rakyat yang menjadi keharusan pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelantikan ini, sebanyak 481 kawasan provinsi/kabupaten/kota resmi memiliki kepala kawasan gres yang hendak menjabat sampai lima tahun mendatang, sementara sisanya masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran kepala kawasan gres ini pasti menenteng impian gres mulai meningkatnya pelayanan pemerintahan bagi sebagian besar rakyat di masing-masing daerah. Sebagai upaya untuk mempertahankan ritme dan menyelaraskan laju pembangunan kawasan dengan program-program pemerintah pusat, para kepala kawasan itu juga eksklusif digembleng di Magelang dalam еvеnt yang disebut retret menyerupai yang pernah ditangani oleh para Menteri Kabinet Merah Putih.

Kepala kawasan gres dengan semangat dan program-program barunya itu mulai bermakna bagi publik yg telah menampilkan mandat apabila sanggup menangani masalah-masalah penting pelayanan publik yg dirasakan. Satu bunyi yg dicobloskan terhadap satu pasangan kandidat kepala kawasan di saat penyeleksian 27 November 2024 kemudian memiliki arti sesuatu impian mulai perbaikan dan kenaikan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sama halnya di saat publik menegaskan presiden, publik berharap kepala kawasan yang gres dilantik ini akan lebih baik ketimbang kepala kawasan sebelumnya atau kandidat kepala kawasan yang tidak mereka pilih.

Sebagian pertanyaan utama yang layak diajukan, apa problem penting yg dicicipi publik dan apa kesibukan prioritas yang diperlukan untuk secepatnya ditanggulangi oleh gubernur, bupati atau wali kota? Jawaban atas pertanyaan tersebut antara lain sanggup tergambar dari temuan 50 lebih hasil survei opini publik Politika Research and Consulting (PRC) selama penyelenggaraan Pilkada 2024, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Kinerja pelayanan pemerintahan yg diukur dalam jajak usulan ini meliputi tiga hal, yakni problem utama, kesibukan prioritas, dan upaya memajukan mutu pelayanan publik.

Untuk keperluan telaah singkat ini, saya cuma mengemukakan temuan di lima kawasan dan terlihat kecenderungan lazim penglihatan publik atas pelayanan pemerintahan kawasan di ketika ini. Survei dengan kisaran 500-800 responden ini dilaksanakan selama kurun satu tahun, Oktober 2023 – Oktober 2024, yakni di Kampar (Riau), Situbondo (Jawa Timur), Sanggau (Kalimantan Barat), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), dan Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat). Lima kawasan kabupaten ini menampilkan citra perihal problem utama pelayanan publik yang nyaris sama dan solusinya menurut publik

Tіgа Mаѕаlаh Utаmа

Kecenderungan lazim problem pelayanan publik di kawasan meliputi tiga hal, yakni infrastruktur khususnya jalan/sarana transportasi, lapangan pekerjaan, dan harga keperluan pokok. Dalam survei pada 2024 di Kabupaten Situbondo, problem utama pelayanan publik yakni mahalnya harga keperluan pokok (30,3 persen), ketersediaan/harga pupuk (23,5 persen), keadaan jalan/sarana transportasi (16,3 persen), dan sektor yang lain menyerupai ongkos kesehatan, pendidikan, banjir, kamtibmas, jaringan listrik (29,9 persen).

Jika dibandingkan dengan hasil survei enam tahun kemudian (2018), tiga problem utama di Situbondo nyaris sama, cuma beda urutan saja, yakni sulitnya mendapat pekerjaan (44,4 persen), mahalnya harga keperluan pokok (24,8 persen), dan keadaan jalan/sarana transportasi berada di (15,0 persen), dan sektor lain menyerupai ongkos kesehatan, pendidikan, banjir, kamtibmas, jaringan listrik (15,8 persen). Data ini menampilkan bahwa dua problem utama enam tahun kemudian masih menjadi problem utama di ketika ini, sementara sulitnya mendapat pekerjaan relatif teratasi, tetapi timbul problem gres yakni langka dan tak terjangkaunya harga pupuk.

Masalah penting yg nyaris sama juga didapatkan di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil survei pada 2024, yakni keadaan jalan/sarana transportasi (19,1 persen), ongkos kesehatan (14,8 persen), dan fasilitas dan akomodasi pendidikan (9,5 persen) serta sisanya bagi isu-isu yang lain tergolong mahalnya harga keperluan pokok, sulitnya mendapat pekerjaan, banjir, kamtibmas, jaringan listrik (56,6 persen). Jika dibandingkan dengan survei delapan tahun kemudian (2016), kondisi jalan/sarana transportasi masih memperoleh perhatian publik (28,9 persen), walaupun mahalnya harga keperluan pokok menempati urutan teratas (32,7 persen), sementara sulitnya mendapat pekerjaan berada di posisi ketiga (16,4 persen), serta sektor yang lain menyerupai ongkos kesehatan, fasilitas dan akomodasi pendidikan, banjir, kamtibmas, jaringan listrik (22,0 persen).

Masalah yg sama, utamanya infrastruktur juga didapatkan di Kabupaten Sanggau. Kondisi jalan atau fasilitas transportasi dicicipi oleh sebagian besar penduduk (53,6 persen), gres kemudian mahalnya harga keperluan pokok (13,6 persen), dan banjir/longsor/sistem drainase (7,5 persen) serta sektor lain menyerupai kesehatan, pendidikan, jaringan listrik, pembalakan liar (25,3 persen). Sedangkan di Polewali Mandar, tiga problem penting penduduk yakni sulitnya mendapat pekerjaan (29,5 persen), keadaan jalan atau fasilitas transportasi (17,4 persen), dan kerusakan lingkungan hidup (12,1 persen), serta sektor lain menyerupai harga sembako, pupuk, banjir, pendidikan, dan kesehatan (41,0 persen).

Ad interim itu, problem utama di Sumbawa Barat yakni mahalnya harga keperluan pokok (28,8 persen), sulitnya memperoleh pekerjaan (27,5 persen), dan ketersediaan pupuk yang langka dan harganya mahal (14,8 persen), serta sektor yang lain menyerupai harga sembako, banjir, pendidikan, kesehatan, jaringan listrik (28,9 persen).

Sebagai salah satu problem utama, kondisi infrastruktur yg tak memadai, khususnya kerusakan jalan dan jembatan juga dicicipi oleh penduduk sungguh mengusik kelangsungan urusan sehari-hari. Sebanyak 51,7 persen penduduk Kampar, 35,5 persen penduduk Polewali Mandar, 57,3 persen penduduk Sanggau, dan 11,5 persen penduduk Sumbawa Barat mengaku bahwa kerusakan jalan dan jembatan sungguh mengusik kelangsungan urusan sehari-hari.

Mеѕkірun tіdаk ѕаngguр mеnggеnеrаlіѕаѕі ѕеluruh dаеrаh, utаmаnуа buаt kаwаѕаn kоtа, tарі dаrі lіmа kаbuраtеn уg dірараrkаn dі аtаѕ, tеrdараt kесеndеrungаn уаng ѕеruра bаhwа рrоblеm utаmа реlауаnаn рublіk уg mеndараt реrhаtіаn реnduduk nуаrіѕ ѕаmа, уаknі kоndіѕі jаlаn/ѕаrаnа trаnѕроrtаѕі, mаhаlnуа hаrgа kереrluаn роkоk, dаn ѕulіtnуа mеndараt реkеrjааn. Urutаnnуа mеmаng tаk реrѕіѕ ѕаmа, tарі kеtіgа gunjіngаn реlауаnаn рublіk іtu nуаrіѕ ѕеnаntіаѕа mеnеmраtі tіgа bеѕаr dіbаndіng gunjіngаn уаng lаіn уg (dіѕеrtаkаn ѕеlаku ріlіhаn jаwаbаn) dісісірі реnduduk dі ѕааt іnі.

Prоgrаm Prіоrіtаѕ Dаеrаh

Pelayanan pemerintahan yang mendapat perhatian atau dicicipi oleh publik selaku problem utama menyerupai yang dipaparkan di atas menurut temuan beberapa survei opini publik menampilkan betapa pentingnya persoalan-masalah itu bagi secepatnya ditanggulangi atau menjadi kesibukan prioritas kepala kawasan selama lima tahun menjabat.

Sejalan dengan tiga problem penting yang menjadi kecenderungan lazim di lima kawasan itu, maka penanganan tiga problem penting itu yg mesti menjadi prioritas. Tiga kesibukan prioritas itu yakni pembangunan/perbaikan infrastruktur, utamanya jalan dan jembatan serta fasilitas transportasi, pengendalian harga keperluan pokok, dan penyediaan lapangan kerja.

Tiga problem penting di kawasan diperlukan publik menjadi kesibukan prioritas tersebut dalam konteks nasional sejalan dengan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan Asta Cita ketiga, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan memajukan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, menyebarkan industri inovatif serta menyebarkan agromaritim industri di pusat buatan lewat kiprah aktif koperasi. Dengan demikian, kepala-kepala kawasan gres sanggup memikirkan tiga problem penting itu selaku kesibukan prioritas.

Pilihan kebijakan ini tak cuma sejalan dengan kesibukan pemerintah pusat, tapi juga sungguh berhubungan dengan aspirasi penduduk di daerah. Tak cuma menyangkut problem penting, dalam rangka memajukan mutu pelayanan publik, dua hal yang menurut publik mesti ditangani pemerintah yakni perbaikan fasilitas dan prasarana pelayanan publik dan kecepatan dalam merespons pengaduan masyarakat. Dua aspirasi ini menempati urutan teratas (sekitar 60 persen) selaku penyelesaian kenaikan mutu pelayanan publik, baik di Kampar, Sanggau, Polewali Mandar, maupun Sumbawa Barat.

Implementasi kebijakan yg tidak jarang disebut selaku “kebijakan publik partisipatif” alasannya yakni prosesnya lewat perembesan aspirasi publik mulai mendapat proteksi yang besar lengan berkuasa dari sebagian besar penduduk di daerah, baik selaku kesibukan tahunan maupun lima tahunan. Namun demikian, dengan efisiensi besar-besaran yg ditangani oleh pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Generik, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Spesifik, maupun Dana Desa, pelayanan dan dedikasi kepala kawasan gres terhadap rakyat, utamanya mengeksekusi kesibukan prioritas, akan mengalami masalah yang memiliki arti alasannya yakni tidak memperoleh proteksi budget yg memadai, terlebih pemerintah kawasan tidak dapat memajukan pendapatan orisinil daerahnya.

Iаn Suhеrlаn реnеlіtі kеbіjаkаn рublіk Pоlіtіkа Rеѕеаrсh аnd Cоnѕultіng (PRC)

hаѕіl ріlkаdа 2024rеtrеt kераlа kаwаѕаn bаruреlаntіkаn kераlа kаwаѕаn 2025Loading...Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif kandidat polisi contoh di siniSеlеngkарnуа

Leave a Comment